Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah

Implikasi teoritik pelaksanaan Otonomi Daerah seharusnya mengambil bentuk perubahan signifikan perilaku birokrasi lokal dari tindak mengendalikan seluruh proses perubahan masyarakat menjadi tindak melakukan fasilitasi kegiatan masyarakat yang menggambárkan pertumbuhan dinamika sosial daerah. Perubahan tersebut bukan saja berkaitan dengan perubahan pola struktur pemerintahan daerah, tetapi lebih jauh berkenaan dengan perubahan kapasitas kelembagaan birokrasi lokal menjawab tantangan politik yang semakin berkembang di masyarakat selama era Otonomi Derah. Penelitian Ini mencoba menjawab sejumlah pertanyaan tentang kehidupan birokrasi lokal sejak pelaksanaan Otonomi Daerah pada 1 Januari 2001. Lebih spesifik pertanyaan penelitian mengarah kepada kemungkinan perubahan atau kesinambungan institusional birokrasi lokal termasuk lingkup dan Intensitasnya dan implikasinya terhadap demokratisasi dan pelayanan publik pada tingkat lokal. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubáhan struktur pemerintahan daerah dan penguatan posisi politik kepala daerah telah menumbuhkan sentralisasi birokrasi lokal menyusul pemutusan hubungan hirarki pemerintahan pusat daerah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa birokratisasi pemerintahan daerah berbentuk peran dominan pejabat birokrat dJlala pembuatan kebijakan publik daerah tetap menonjol meskipun sudah mulai mengakomodasi tuntutan publik. Sentralisasi birokrasi lokal dan birokratisasi pemerintahan daerah telah membuahkan beberapa gejala politik menarik yang cenderung memperlemah kekuatan demokratisasi. Pertama gejala kemandegan politik dalam hubungan kelembagaan antara pemerintah dan dewan perwakilan semakin menonjol, menyertai praktik legislative eavy, ekonomisasi proses politik dan pengabaian prinsip good governance. Kedua, gejala penguatan otoritas administratif birokrasi lokal sebagai akibat perluasan kewenangan daerah semakin nyata, tumbuh diatas struktur Imperial organisasinya. Ketiga gejala partikularisasi fungsi birokrasi lokal mendapatkan bukti langsung dari onggokan kepentingan sempit kepala daerah atau pejabat teras birokrasi lokal. Buku ini terdiri dari: Bab 1: Pendahuluan Bab 2: Hegemoni Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Bab 3: Sentralisasi Baru Dalam Birokrasi Lokal: Studi Kasus Kabupaten Bima Bab 4: Otonomi Daerah dan Birokrasi Lokal Studi Kasus Kabupaten Pandeglang Banten Bab 5: Menuju Birokrasi Modern (?) Telaah Perubahan Struktur Fungsi dan Perilaku Birokrasi Kota Makassar Bab 6: Pendulum Adaptasi Birokrasi Lokal Kota Palembang: Upaya Penataan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Birokrasi Serta Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Bab 7: Birokrasi di Bawah Bayang-bayang Kekuasaan Elit Lokal: Jawara dan Kontinuitas Dependensl Birokrasi di Propinsi Banten Bab 8: Dilema Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Sumatera Selatan Bab 9: Birokrasi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di Era Otonomi Daerah: "Wadah Baru Isi Lama?" Bab 10: Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi Propinsi Jawa Tengah Menuju Birokrasi 'Padat Karya'? Bab 11: Catatan Penutup