Provinsi DKI Jakarta
21-06-2024
01-01-2025
028f2e51-abf0-4d13-a063-83d005fee16e
Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok...
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
Dataset ini berisikan indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah...
Survey kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap penerima l...
Indeks kepuasan masyarakat DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD di Kota Mad...
INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD
Dataset ini berisikan indeks kepuasan layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Nilai indeks didapatkan dari survey yang dilakukan terhadap Layanan Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan responden Anggota DPRD. Metode Pengukuran menggunakan survei kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Skala nilai indeks yang digunakan yaitu, Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survei 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Agregat indeks terhadap hasil 1. Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 2. Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD.