Jumlah Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti

Dataset ini berisi data jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dari tahun 2022 s.d tahun 2024

Dataset terkait topik jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat  ini dihasilkan oleh bagian kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan dalam periode  tahun 2022 s.d tahun 2024

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

kode_provinsi menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.

uraian_uraian 2022 : menyatakan kebijakan yang ditindaklanjuti bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan surat keputusan bupati tahun 2022

nomor_surat 2022 : menyatakan asal nomor surat yang ditindaklanjuti oleh bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan surat keputusan bupati tahun 2022

uraian_uraian 2023 :menyatakan kebijakan yang ditindaklanjuti bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan surat keputusan bupati tahun 2023

nomor_surat 2023 : menyatakan asal nomor surat yang ditindaklanjuti oleh bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan surat keputusan bupati tahun 2023

uraian_uraian 2024 :menyatakan kebijakan yang ditindaklanjuti bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan surat keputusan bupati tahun 2024

nomor_surat 2023 : menyatakan asal nomor surat yang ditindaklanjuti oleh bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan surat keputusan bupati tahun 2024