Kebijakan Pertahanan Australia 2000-2005 dan Respons Negara-Negara Asia Timur dan Selandia Baru

Penelitian Kebijakan Pertahanan Australia 2000-2005 dan Respons Negara-negara Asia Timur dan Selandia Baru Penelitian Hubungan Bilateral lndonesia Rusia Pasca Reformasi merupakan salah satu dari sembilan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik, Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia (P2P-LIPI). Kegiatan ini tergabung dalam DIPA Tahun anggaran 2005. Penelitian ini dilaksanakan dengan personalia sebagai berikut: Dra. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (Koordinator) Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Anggota) Drs. Japanton Sitohang, MA (Anggota) Drs. Mohammad Rum (Anggota) Athiqah Nur Alami, S.IP (Anggota) Dra. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (Anggota) Dr. Kusnanto Anggoro (Anggota) Sebelum menjadi naskah akhir, temuan laporan penelitian ini telah dibahas dalam Seminar Akhir Hasil Penelitian P2P-LIPI di Wisma Jalasena TNI AL Cipayung, Bogor yang mengundang Pembahas dari luar P2P, baik dari LlPI maupun non LlPI. Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para peneliti dan staf administrasi P2P-LlPI, serta para peneliti dari luar P2P-LlPI yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Buku ini terdiri dari: Bab I: Pendahuluan Bab II: Evolusi Kebijakan Pertahanan Ausiralia (1986-2005): Dari Strategi Kontinental ke Strategi Maritim Bab III: Isu-isu Strategis dalam Perkembangan Kebijakan Pertahanan Maritim Australia: Terorisme Eksploitasi Minyak dan Gas Lepas Pantai serta Migrasi Ilegal Bab IV: Respons Selandia Baru terhadap Kebijakan Pertahanan Australia Bab V: Relevansi Kebijakan Pertahanan Jepang terhadap Kebijakan Pertahanan Australia Bab VI: Respons China terhadap Kebijakan Pertahanan Australia Bab VII: Respons Beberapa Negara Asia Tenggara terhadap AMIS dan Program SM-3 Bab VIII: Persepsi dan Respons lndonesia tentang Kebijakan Maritim Australia Bab IX: Penutup