DATA DAFTAR SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Jumlah Komisi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Komisi. Jumlah anggota dalam setiap Komisi diupayakan sama. Tugas Umum Komisi Komisi mempunyai tugas dan fungsi: a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan pembahasan rancangan Perda; c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; e. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD; f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat; g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD; i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi Tugas Tiap Komisi Tugas Komisi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Adalah Sebagai Berikut : Komisi A, bidang pemerintahan dan pendidikan meliputi : Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran). Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga). Urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan). Kesatuan bangsa dan politik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Fungsi penunjang urusan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan latihan (Badan Kepegawaian Daerah). Sekretariat daerah: a. Bagian Pemerintahan. b. Bagian Hukum. c. Bagian Organisasi. d. Bagian Humas dan Protokol. Sekretariat DPRD. Fungsi pengawasan (Inspektorat). Komisi B, bidang pertanian dan pemberdayaan perekonomian meliputi : Urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan dan perikanan : a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan b. Dinas Peternakan dan Perikanan. Urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro). Urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan). Urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi (Dinas Tenaga Kerja) Komisi C, bidang keuangan, kesehatan dan BUMD meliputi : Fungsi penunjang urusan di bidang keuangan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ptsp (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Urusan pemerintahan bidang kesehatan : Dinas kesehatan : a. Rumah sakit. b. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Urusan pemerintahan bidang sosial (Dinas Sosial). Sekretariat Daerah : a. Bagian Administrasi Perekonomian. b. Bagian Umum. c. Bagian Administrasi Kesra. BUMD ( perusahaan daerah, perusahaan patungan dan badan usaha). Komisi D, bidang perencanaan pembangunan dan infrastruktur meliputi : Fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan penelitian, dan pengembangan daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah). Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman). Urusan pemerintahan bidang perhubungan (Dinas Perhubungan). Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika ). Penanggulangan bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Sekretariat Daerah : a. Bagian Adminstrasi Pembangunan. b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup).