Konflik Antarelit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah

Politik dan kekuasaan terutama menyangkut masalah pergantian kekuasaan akan selalu menarik untuk dikaji, karena di dalamnya merangkai berbagai peristiwa aktual yang tak pernah surut dari sorotan publik. Bagaimana para elit politik lokal saling memperebutkan jabatan kekuasaan sebagai kepala daerah merupakan salah satu bagian pembahasan dari kajian dalam buku laporan penelitian ini. Jabatan kepala daerah adalah sebuah jabatan publik yang menglurkan karena itu tak pernah sepi dari isu dan rivalitas politik dari masing-masing kekuatan politik ditingkat lokal. Kajian mengenal konflik antarelit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah di masa transisi yang mengkaji proses pemilihan kepala daerah di Surabaya, Sampang, Ternate dan Palangkaraya mengambarkan bahwa di masing-masing lokasi telah terjadi pergeseran politik kekuasaan yang patut dicatat sebagai bagian dari proses reformasi yang sedang berjalan. Meskipun, telah ada pergeseran kekuatan politik, namun, belum sepenuhnya terjadi sirkulasi elit dalam arti yang sesungguhnya di mana kekuasaan masih belum lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik lama yang masih berkuasa di daerah. Namun demikian, yang pasti sirkulasi kepentingan mungkin agak berubah bila dimasa lalu hanya terjadi dalam lingkaran kekuatan politik A, B dan G (ABRI, Birokrasi dan Golkar) tetapi dimasa transisi kepentingan politiknya sudah tidak lagi demikian dalam pengertian lain telah ada pemain-pemain baru yang ikut mempengaruhi proses pemilihan kekuasaan. Catatan penting lainnya yang patut digaris bawahi, bahwa konflik dalam pemilihan jabatan kepala daerah disebabkan bukan hanya oleh satu faktor tetapi oleh banyak faktor meskipun ada faktor yang sifatnya sangat dominan. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah adalah kepentingan masing-masing elit lokal yang bertarung kepentingan politik elit nasional, kepentingan pengusaha, maupun kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain di daerah. Selain itu lemahnya konsolidasi demokrasi dimasa transisi telah menyebabkan terjadinya salah penafsiran mengenai iImplementasi UU yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dan memperlemah Institusionalisasi proses demokrasl di tingkat lokal, yang menjadi faktor yang dominan dibeberapa lokasi sebagai pemicu timbulnya konflik antar kekuatan politik. Buku ini terdiri dari: Bab 1: Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Catatan Pendahuluan Bab 2: Konflik Kepentingan Politik dan Pertikaian Kyai Dalam Pemilihan Bupati Sampang Madura Bab 3: Konflik Dalam Perebutan Jabatan Walikota Surabaya: Pokok'e Duduk Narto Bab 4: Konflik Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Maluku Utara "Era Reformasi": Tarik-menarik Intervensi Jakarta versus Resistensi Politik Lokal? Bab 5: Konflik Kepentingan Di Balik Proses Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2000 Bab 6: Institusionalisasi Politik yang Rendah dalam Pemiliahan Kepala Daerah: Sebuah Catatan Penutup