Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka

Dataset ini berisi data nilai evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Majalengka dari tahun 2018 s.d. 2022.

Dataset terkait topik Pemerintah & Desa ini dihasilkan oleh Inspektorat yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

• kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
• nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
• kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
• nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
• bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
• bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
• kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
• kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
• jumlah_nilai: menyatakan jumlah nilai evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan tipe data teks.
• tingkat_akuntabilitas_kinerja: menyatakan tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan tipe data numerik.
• interpretasi: menyatakan interpretasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan tipe data numerik.
• satuan: menyatakan satuan dari pengukuran nilai evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam poin dengan tipe data teks.
• tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.