PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANGSUNG DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dalam demokrasi pancasila di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan ada ketidaksesuaian antara pengaturan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia baik pengaturan dalam Pasal 6 A UUD NRI 1945 maupun dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 6 A ayat 1 UUD NRI 1945 menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat, ketentuan dipilih secara langsung oleh rakyat jika dikaji secara filosofis bertentangan dengan esensi sila ke 4 Pancasila. Secara historis Indonesia adalah Negara timur yang memiliki jiwa kegotong-royongan yang tinggi. Artinya jiwa kegotong-royongan dan kebersamaan harus melekat dalam diri setiap bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi tidak langsung. Secara sosiologis mengingat luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk yang sangat besar serta kondisi geografis yang ada, tentunya akan lebih efektif dan efisien jika pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh lembaga perwakilan rakyat karena akan lebih sederhana dan mudah dilakukan serta tidak memakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi.