Penatausahaan Keuangan Setda

Dataset ini terdiri dari 3 variabel, yaitu : **1. Persentase Penatausahaan Keuangan yang Sesuai Peraturan** *Konsep* : Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *Definisi* : Penatausahaan Keuangan yang dimaksud adalah Dokumen keuangan setiap Biro Lingkup Setda akan diverifikasi, kemudian diusulkan untuk dapat dibayarkan. Semua transaksi keuangan yang diproses akan dilaporkan sehingga menghasilkan Laporan Penatausahaan Keuangan (LRA, LPE, LO dan Neraca Keuangan). Adapun segala jenis layanan penatausahaan keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Klasifikasi* : Jenis Layanan *Ukuran* : Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *Satuan* : Persen **2. Jumlah Pemenuhan Layanan Penatausahaan Keuangan Setda** *Konsep* : Jumlah Pemenuhan Layanan Penatausahaan Keuangan Setda *Definisi* : Jumlah layanan penatausahaan keuangan yang diberikan oleh Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum yang sesuai persyaratan dan dapat diproses lebih lanjut *Klasifikasi* : Jenis Layanan *Ukuran* : Jumlah Pemenuhan Layanan Penatausahaan Keuangan Setda *Satuan* : kali **3. Jumlah Permintaan Layanan Penatausahaan Keuangan Setda** *Konsep* : Jumlah Permintaan Layanan Penatausahaan Keuangan Setda *Definisi* : Jumlah permintaan layanan penatausahaan keuangan yang masuk pada Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum *Klasifikasi* : Jenis Layanan *Ukuran* : Jumlah Permintaan Layanan Penatausahaan Keuangan Setda *Satuan* : kali **Sumber** : Renstar Setda Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023