Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Hasil Perhitungan terhadap Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan formulasi pengukuran (jumlah kebijakan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang selesai / jumlah masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah) x 100%. Kategori masalah yang selesai : 1. Produk Hukum siap/selesai ditandatangani Pejabat Berwenang 2. Kebijakan Hasil Rapat (berupa Laporan / Nota Dinas Kepala Perangkat Daerah) 3. Kebijakan Lainnya yang merupakan hasil kesepakatan antar stakeholder. Kategori masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah berdasarkan : 1. Disposisi Pimpinan 2. Aduan Masyarakat 3. TL Rapim Gub 4. Bahan Lainnya yang perlu dilakukan tindak lanjut berupa sebuah kebijakan