Perspektif Gender Dalam IPTEK Untuk Penguatan Peran IPTEK Dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan di Indonesia

Dimensi gender dalam iptek saat ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, baik di tingkat internasional, regional maupun nasional. Setelah konferensi dunia tentang Perempuan di Beijing (1995), dan terbitnya World Science Report 1996 dengan tema “The Gender Dimension of Science and Technology”, serta hasil World Conference on Science di Budapest tahun 1999, ketimpangan-ketimpangan gender dalam Iptek yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, terungkap dengan sangat rinci. Ketimpangan ini diindikasikan dengan minimnya keterlibatan perempuan secara maksimal sebagai pelaku pengembangan iptek, maupun sebagai pemanfaat hasil iptek yang skala dan kompleksitasnya unik. Ketimpangan ini terjadi bukan karena adanya perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi karena hasil rekayasa budaya yang secara historis dan sosial membentuk interaksi laki-laki dan perempuan dengan beraneka ragam dalam praktek-praktek iptek serta makna atau implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini ketimpangan tersebut masih terjadi, dimana partisipasi perempuan dalam pembangunan iptek masih jauh dibawah partisipasi laki-laki terutama dalam riset dan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan Iptek. Upaya pemerintah dalam memperkecil kesenjangan gender telah dilakukan melalui program pengarusutamaan gender (Inpres No 9 Tahun 2000 tentang PUG) di berbagai bidang. Di tingkat internasional, perhatian terhadap masalah gender juga mengemuka, antara lain dalam program SDGs (Sustainable Development Goals), mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dewasa dan anak perempuan merupakan salah satu tujuan (no.5) pembangunan bagi lebih dari 190 negara. Namun demikian, fenomena ketidak-setaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal partisipasi, akses, dan kontrol terhadap sumber daya iptek maupun pemanfaatan iptek masih terjadi di berbagai bidang iptek di Indonesia maupun dunia. Policy Brief ini menjelaskan perlunya campur tangan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam iptek di Indonesia. No. 2018-01.PAPPIPTEK