Potret Partai Politik Pasca Orde Baru

Indonesia pasca Orde Baru, akibat gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, telah terjadi liberalisasi politik. Tahap ini antara lain ditandai dengan ledakan partisipasi politik. Ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan massa akar rumput tetapi juga menghinggapi kalangan elit politik. Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi poIitik itu, para elit politik berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai politik. Partai politik yang ada pasca Orde Baru mencapai 184 partai. Dari jumlah tersebut. 148 mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman (sekarang: Departemen Perundang-Undangan dan Hukum); dan 141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Dari jumlah tersebut, setelah melalui seleksi yang memenuhi syarat ikut Pemilu 1999 hanya 48 partai politik. Meskipun menjadi 48 partai, namun jumlah partai politik Ikut Pemilu tersebut, bagaimanapun, menunjukkan suatu jumlah yang sangat banyak. Terlepas dari hal tersebut, keberadaan partai-partai politik era reformasi itu tentu memberikan harapan kepada masyarakat akan kemanfaatannya. Sebagai kekuatan politik, partai memiliki sejumlah fungsi, seperti artikulasi dan agregasl kepentingan, pendidikan politik, komunikasi politik dan penyelesai konflik. Dengan fungsi yang dimiliki tersebut, rakyat berharap partai akan konsisten dan konsekuen untuk mewujudkannya sehingga kebedaraan partai-partai politik di tengah-tengah masyarakat benar-benar bermanfaat. Namun apa yang terjadi? Masyarakat merasa kecewa terhadap keberadaan partai politik yang ada sekarang ini. Hal ini karena beberapa sebab. Pertama, kehadiran partai politik pasca pemilu 1999 tidak lagi terasakan oleh masyarakat. Berbagai peran yang seharusnya diemban sebuah partai politik tidak sedikit yang terbengkalai. Begitu pula dengan tawaran alternatif kebijakan untuk pemerintah, nyaris tidak pemah muncul kepermukaan. Sementara menyangkut artikulasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, partai politik dalam kapasitasnya sebagai institusi ataupun melalui individu anggotanya belum menunjukan performance yang memuaskan. Bahkan semakin hari makin memperlihatkan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan dengan lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan masyarakat banyak. Buku ini terdiri dari: Bab 1: Potret Partai Politik Pasca Orde Baru: Catatan Pendahuluan Bab 2: Potret Partai Politik Pasca Orde Baru: Kasus PPP di Jepara Bab 3: Dinamika Partai Politik Pasca Orde Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta Bab 4: Potret Partai Kebangkitan Bangsa Peta Konflik dan Resistensi Elite Lokal Terhadap Pusat Bab 5: Potret Partai Politik Pasca Orde Baru: Studi Kasus Partai Demokrasl Indonesia (PDI-P) di Jawa Timur Bab 6: Potret Partai Golkar Pasc Soeharto di Makasar, Sulawesi Selatan: "Gejala Konservativisme Partai Polltik?" Bab 7: Profil dan Performance PAN di Kota Padang: Kegagalan Konsolidasi Internal dan Implikasinya Bab 8: Potret Partai Politik di Tingkat Lokal: Catatan Penutup