SDI Logo
Organization
Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Majalengka

Informasi Dataset

13-06-2024

13-08-2024

b2f7eb48-3256-4875-b736-5e4536da37d0

Dataset Serupa
Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kota Terhadap Usaha yang Izin Lin...

Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kota Terhadap Usaha yang Izin Lin...

Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap Usaha yan...

Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yan...

Jumlah Izin Lingkungan PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah d...

<p>Dataset ini berisi data <span id="editor-name">jumlah izin lingkungan pplh da...

Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Iz...

<p>Dataset ini berisi data <span id="editor-name">persentase ketaatan penanggung...

Jumlah Kegiatan & Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH & PUU LH yang Diterbitka...

Jumlah Kegiatan & Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH & PUU LH yang Diterbitka...

INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.

Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka

Terbatas

Dataset ini berisi data rasio pejabat pengawas lh di daerah (pplhd) terhadap usaha yang izin lingkungan, izin pplh dan puulh yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten majalengka dari tahun 2022 s.d. 2023.

Dataset terkait topik Pemerintah & Desa ini dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

  • Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • rasio: menyatakan rasio pejabat pengawas lh di daerah (pplhd) terhadap usaha yang izin lingkungan, izin pplh dan puulh yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tipe data numerik.
  • satuan: menyatakan satuan dari pengukuran rasio pejabat pengawas lh di daerah (pplhd) terhadap usaha yang izin lingkungan, izin pplh dan puulh yang diterbitkan oleh pemerintah dalam persen dengan tipe data teks.
  • tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.

Data and Resources

Metadata

Version
Produsen Data
Email Produsen Data
Walidata
Email Walidata
Periode Data
Akses Data
Kode Daftar Data
Kode Indikator MMS
Kode Standar Data
Satuan
Ukuran
Jenis Data
Kategori
Data Prioritas
Kriteria Prioritas
Indikator Prioritas
Kode Metadata Kegiatan