Organization
Kota Semarang
Informasi Dataset
11-03-2023
12-08-2024
dc298699-1ec7-43ba-824b-6d91c0c501db
Dataset Serupa
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2015
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur ...
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2016
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur ...
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2014
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur ...
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2014
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur ...
BAB 5 TUGAS PEMBANTUAN DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri u...
INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2013
Terbatas
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Data and Resources
Metadata
Version
1.0
Produsen Data
Open Data Kota Semarang
Email Produsen Data
satudata@semarangkota.go.id
Walidata
Open Data Kota Semarang
Email Walidata
satudata@semarangkota.go.id
Periode Data
Akses Data
Kode Daftar Data
Kode Indikator MMS
Kode Standar Data
Satuan
Ukuran
Jenis Data
Kategori
Data Prioritas
Kriteria Prioritas
Indikator Prioritas
Kode Metadata Kegiatan