SDI Logo
Organization
Kabupaten Nias Selatan

Kota Semarang

Informasi Dataset

11-03-2023

12-08-2024

c2ae2d39-ac29-48bc-b033-9f310cc5efa2

Dataset Serupa
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur ...

BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur ...

BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2016

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur ...

BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2013

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri u...

BAB 5 TUGAS PEMBANTUAN DRAFT LKPJ 2013

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri u...

INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.

BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2014

Terbatas

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Data and Resources

Metadata

Source
http://satudata.semarangkota.go.id/
Version
1.0
Produsen Data
Open Data Kota Semarang
Email Produsen Data
satudata@semarangkota.go.id
Walidata
Open Data Kota Semarang
Email Walidata
satudata@semarangkota.go.id
Periode Data
Akses Data
Kode Daftar Data
Kode Indikator MMS
Kode Standar Data
Satuan
Ukuran
Jenis Data
Kategori
Data Prioritas
Kriteria Prioritas
Indikator Prioritas
Kode Metadata Kegiatan