Jumlah dokumen Ranperda dan Perda Perubahan serta Ranperwako dan Perwako Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa alasan sebagai berikut : (1) apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa. Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang “Pedoman Penyusunan RKA/SKPD” yang memuat program dan kegiatan baru untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD