Badan Riset dan Inovasi Nasional
07-11-2022
12-08-2024
698fd970-6437-43a7-bbed-a23521eff7cc
Penelitian Nasionalisme, Demokratisasi, Dan Sentimen Primordial Di Indonesia: Pr...
Buku yang berada di tangan pembaca saat ini pada mulanya merupakan naskah hasil ...
Penelitian Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordial di Indonesia sal...
Penelitian Studi Kebijakan Pertahanan: Problematika Pengelolaan Keamanan dan Per...
Penelitian Demokratisasi di Indonesia, Thailand dan India merupakan salah satu d...
INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordial di Indonesia: Problematika Etnisitas versus Keindonesiaan (Studi Kasus Aceh, Papua, Riau dan Bali)
Sepanjang sepuluh tahun Era Upaya Reformasi kita menyaksikan dua tarikan ke arah partikularisasi yang cenderung menciutkan dan menafikan keindonesiaan. Tarikan pertama, ini bagi Indonesia paling riskan, timbulnya kehendak sebagian masyarakat di daerah tertentu untuk memisahkan diri. Tarikan kedua, berkiprah dalam rangkaian diktasi kebijakan otonomi daerah. Kiprah otonomi daerah di tahun-tahun pertama secara nyata cenderung bergerak ke arah reduksi sejauh-jauhnya dari keindonesiaan. Semboyan 'putra daerah' dicanangkan dimana-mana, termasuk atau terutama di Aceh, Riau, Bali dan Papua. Namun dernikian, di balik semboyan tersebut masih ada semboyan yang merujuk pada kolektivitas politik yang jauh lebih kecil lagi, yaitu 'putra kampung' atau 'putra suku' dalam konteks lokal di Papua, Ace,h dan Riau. Selanjutnya, ada yang lain, semangat 'Jagaditha' yang muncut di Bali, sebaliknya merujuk pada satu kolektivitas lintas negara serta lintas politik. Hal itu tumbuh sebagai bagian yang tidak ingin menafikan perlunya rasionalitas politik itu sendiri. Tiap kolektivitas politik rnemiliki lingkup wilayah, penduduk dan agenda yang terbatas. Jika suatu kolektivitas politik tidak menentukan batas tersebut, ia mustahil menjadi suatu kerja besar yang bisa dipertanggung jawabkan. Padahal esensi politik pada hakekatnya adalah pertanggung jawaban, baik bagi tiap individu maupun bagi tiap kelompok warganya. Dalam hitungan rasionalitas politik, ini tentu saja merupakan kemunduran yang lumayan parah. Dengan nalar biasa saja, kita sudah tahu bahwa makin kecil lingkup kolektivitas politik dipatok maka makin kerdil pula dasar pembenaran dari adanya. Makin kecil atau terbatas pula 'lingkup kerja berarti', yang bisa dilaksanakannya. Buku ini terdiri dari: Bab I: Pendahuluan Bab II: Tarik Ulur Keindonesiaan dan Keacehan Bab III: Etnonasionalisme Papua Dalam Era Demokratisasi Bab IV: Riau, Kolonialisme Internal dan Upaya Berdaulat: Refleksi Sentimen Keriauan dalam Gerakan Riau "Merdeka" Bab V: Membentang Identitas Kebalian di Era Indonesia Kontemporer Bab VI: Penutup: Nasionalisme, Demokratisasi dan Etnisitas