Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Bidik Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia

DATA.GO.ID, JAKARTA - Oktorialdi, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat menerima Kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada Rabu, 14 Juli 2022 di Bappenas Rasuna Said. Kunjungan dari Bappeda Polewali Mandar bertujuan untuk meningkatkan eksistensi Satu Data Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar.

Andi Himawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan bahwa sejak tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar telah membangun Portal untuk menghimpun data di Kabupaten Polewali Mandar, namun karena terjadinya pergantian jabatan di pemerintah penyelenggaraan Satu Data Indonesia saat ini sedikit melambat.

Terdapat 45 OPD yang saat ini berperan sebagai Produsen Data di Kabupaten Polewali Mandar. Namun sebagaimana daerah lainnya, Polewali Mandar tidak luput dari tantangan kurang memadainya SDM yang tersedia dalam mendukung percepatan Satu Data Indonesia.

Salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan Data adalah Koordinasi dan leadership, karena penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) memerlukan partisipasi dari berbagai pihak. Leadership penting dalam mengeskalasi dan raising issue hingga ke level pimpinan. SDI berangkat dari kegaduhan terkait tata kelola data, misalnya bagaimana mekanisme agar setiap unit dapat memproduksi data dengan cara yang berbeda namun dapat dimanfaatkan bersama, hal ini yang juga menjadi titik awal pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya Satu Data Indonesia.

SDI merujuk pada terminologi data governance untuk menghasilkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, mutakhir, dapat dibagipakaikan, dan mudah dipakai dan diakses. Salah satu contoh use case dari pemanfaatan data adalah pentingnya Regsosek untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem dan menjamin kesejahteraan rakyat. Urgensi pentingnya SDI diterapkan dalam Regsosek adalah banyaknya tumpang tindih dan redundansi data, yang dapat menjadi kendala dalam perumusan kebijakan sekaligus inefisiensi anggaran. Masalah yang sama juga ditemukan pada isu-isu prioritas lainnya seperti DTKS, SDGs Desa, Podes, dll.

Data Makro di lingkungan Kabupaten Polewali Mandar, diekstrak dari RPJMD Kabupaten Polewali Mandar yang saat ini berjumlah 30 jenis data. Disisi lain terdapat Aplikasi SIPD dengan data yang juga harus dikumpulkan. Sehingga arahan dari tingkat Pusat sangat penting terkait data prioritas daerah.

------

Penulis: Anggie Aditya Murti
Editor: Galih Yudhasena Trenggala