Pemprov Sumatera Selatan Siap Berkoordinasi untuk Implementasi Satu Data Indonesia

DATA.GO.ID, PALEMBANG - Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia digital harus dikelola secara cermat dan cerdas oleh negara sebagai alat percepatan pembangunan di Indonesia. Mengadopsi teknologi baru saja tidaklah cukup untuk membuat strategi transformasi digital yang efektif, tetapi harus terjadi di dalam segala aspek untuk memberikan dampak maksimal di sektor strategis seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran. Dalam rapat koordinasi Satu Data Indonesia yang bertempat di Kantor Bappeda Sumatera Selatan pada Jumat (31/03/2023), Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Oktorialdi mengatakan bahwa Transformasi Digital seharusnya dapat menjadi sebuah gerakan nasional. “Tentu saja Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang terdepan. kita memiliki 3 langkah pertimbangan strategis: (1.) Transformasi Digital (TD), (2.) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (3). Satu Data Indonesia (SDI)”.

Untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, gotong royong data sangat diperlukan dalam mengejar waktu yang tidak lama lagi. Apalagi penggunaan yang masif dari teknologi informasi tersebut ternyata pihak swasta sudah lebih maju, terutama dari luar negeri. Melalui perusahaan besar di bidang teknologi, mereka dapat meng-harvest informasi dan melakukan profiling terhadap seluruh komponen yang ada di Indonesia, mulai dari orang perorang, perusahaan, komunitas, sampai ke Institusi Pemerintah/Negara.

Tidak hanya itu, problem sistem data di Indonesia masih meninggalkan masalah lama berupa pendataan yang belum terstandar dan duplikasi dari beragam data dan metodologi yang kita miliki. Minimnya keterpaduan data pemerintah, kurangnya SDM bertalenta digital, dan efektivitas anggaran data di Instansi Pemerintah, serta ego sektoral dalam berbagi pakai data antar Instansi Pemerintah merupakan hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

Untuk itu SDI hadir sesuai dengan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain itu, SDI turut berperan dalam menghasilkan data berkualitas untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan program pemerintah dengan melakukan sinergi ekosistem terhadap layanan publik serta program.

Penyelenggaraan SDI memiliki tantangan secara teknik maupun non teknis seperti yang dijelaskan oleh Dicky Rahardiantoro selaku Manajer Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Lebih lanjut dijelaskan, tantangan secara teknis berupa kesiapan dari sisi infrastruktur yang beragam. Tidak hanya itu nantinya akan dibutuhkan banyak aplikasi penghasil data yang belum dikelola secara terintegrasi, serta berbagai referensi dan standar data dengan metodologi tata kelola data yang belum terstandar. Dalam hal non teknis, Dicky Juga menyebutkan tantangan seperti ego sektoral, ekosistem regulasi, dan kelembagaan yang kompleks yang perlu dibenahi.

Disamping dari berbagai tantangan yang dihadapi, SDI memiliki pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Tim ICRAF, SA Supriono selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap penyelenggaraan Satu Data dengan adanya Portal Satu Data Bernama “Simata” yang nantinya akan siap diintegrasikan dengan portal Satu Data Indonesia.

------
Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas