Upaya Bersama dalam Penyelarasan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Provinsi Bangka Belitung

DATA.GO.ID, BANGKA BELITUNG – Kegiatan rapat Penyelarasan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada hari Rabu (24/05/2023). Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani yang menyampaikan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah khususnya di Provinsi Bangka Belitung.

Paparan dilanjutkan oleh Nurhadi Prasetyo selaku Manajer Bidang Komunikasi dan Publikasi, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang menyampaikan Implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia pada tahun 2022-2024 untuk Pemerintah Daerah. Renaksi SDI memuat beberapa poin penting seperti: SDI mendukung Indonesia Emas 2045 dalam kerangka Transformasi Digital. Oleh karena itu pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar Instansi Pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat. Melalui kebijakan SDI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berupaya penuh untuk melakukan pembenahan tata kelola data di Pemerintah.

Bintang Pratama sebagai Asisten Manajer Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat menambahkan bahwa Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat merupakan salah satu unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang bersifat ex-officio yang dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Sehingga Sekretariat SDI tingkat pusat memiliki tugas, fungsi dan kewenangan tersendiri dalam implementasi kebijakan SDI, khususnya dalam memfasilitasi Dewan Pengarah dan Forum SDI tingkat pusat. Selain itu, koordinasi lintas instansi yang dilakukan oleh Sekretariat SDI tingkat pusat perihal standardisasi data dan metadata secara rutin melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam lingkup kebijakan SDI yaitu Dewan Pengarah, Pembina Data, dan Kelompok Kerja Forum SDI tingkat pusat.

Tidak cuma itu, Bintang juga melanjutkan bahwa “standar data dan metadata merupakan kewenangan dari pembina data, sehingga segala kebijakan terkait standardisasi kembali pada ketentuan yang diterbitkan oleh Pembina Data yaitu BPS perihal data statistik, BIG untuk data spasial, dan Kementerian Keuangan terkait data keuangan negara”.  SDI dalam implementasinya terus mendorong seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi hingga pendampingan kepada instansi yang ada di daerah.

Melalui kegiatan ini, Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung menyampaikan kedepannya akan berkoordinasi untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan data sektoral dan data yang mendukung dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan mewujudkan data yang berkualitas dan menjadi pintu gerbang transparansi pada pemerintah melalui keterbukaan dan kemudahan pertukaran data antar-instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, khususnya data statistik sektoral daerah, khususnya Provinsi Bangka Belitung. Salah satu tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu dengan integrasi Portal Data Provinsi Bangka Belitung dengan Portal Satu Data Indonesia dalam rangka penyebarluasan dan berbagi pakai data.

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung dan Dinas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

------

Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas