Peran Penting Kebijakan Satu Data dalam Penyusunan RPJMN 2025-2029

DATA.GO.ID, JAKARTA - Sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Bappenas menggelar Kick off Meeting RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan pada hari Rabu (30/08/2023) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, penyusunan RPJPN 2025-2045 memiliki peran sebagai dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan yang telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu data menjadi salah satu aset paling berharga dalam upaya pembangunan suatu negara. Data yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif di berbagai bidang. Upaya untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan penggunaan data telah diwujudkan melalui kebijakan Satu Data Indonesia.

Erwin Dimas, Plt Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menjelaskan bahwa SDI memiliki peran dalam penyediaan data terkait penyusunan RPJMN 2025-2029, diantaranya: (1) memfasilitasi penyediaan data 5 sasaran visi dan 45 indikator pembangunan pada RPJPN 2025-2045, serta (2) memfasilitasi penyediaan data indikator RPJMN 2025-2029 untuk penyusunan RKP dan pemantauan dan evaluasi pembangunan. “Selain itu satu sumber data yang terintegrasi akan membuat penyusunan RPJMN akan menjadi lebih terarah dan akurat.” tutur Erwin.

Mengacu pada tahapan pertama RPJPN, pada tahun 2025-2029 penguatan fondasi transformasi merupakan salah satu elemen krusial dalam RPJMN ini. Tahapan ini memainkan peran penting dalam memandu arah perubahan dan momentum untuk tahapan berikutnya mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, hingga landasan transformasi yang meliputi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas selaku ketua tim penyusunan RPJPN 2025-2045 mengatakan bahwa RPJPN merupakan strategic direction yang menjadi pedoman bagi semua stakeholders untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di dalam  penyusunannya, RPJMN juga RPJPN bersifat lebih implementatif yaitu dengan memiliki 5 Sasaran Utama, 8 Agenda, 17 Arah Pembangunan, 45 Indikator dan Kerangka Kebijakan Transformatif termasuk 20 Game Changers.

Pada kesempatan yang sama, Alex Oxtavianus, Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menambahkan rancangan teknokratik RPJMN 2025–2029 harus memiliki nilai strategis dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Karena nilai strategis juga menjadi landasan dan instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan RPJMN, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa nilai-nilai strategis ini tercermin dalam setiap aspek kebijakan dan program yang diusulkan. “Sehingga, dukungan pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan aktivitas industri dan perdagangan serta skalabilitas yang optimal dapat menciptakan biaya logistik yang efisien dan mendorong terciptanya layanan yang lebih merata.” tutup Alex.

------

Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas