Perkuat Tata Kelola Publik dan Transformasi Digital, Satu Data Indonesia Aktif dalam Forum Internasional OECD

Dalam upaya memperkuat diplomasi dan mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi OECD di Milan pada tanggal 21-23 Oktober 2024.

Satu Data Indonesia (SDI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia bersama dengan 426 peserta lain dari 65 negara dan organisasi internasional. Kehadiran ini mencakup partisipasi dalam forum Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy (21-22 Oktober), Pertemuan Tahunan OECD Working Party of Senior Digital Government Officials atau e-Leaders (22-23 Oktober), dan sesi ke-70 Komite Tata Kelola Publik (Public Governance Committee/PGC) OECD (23 Oktober). Melalui forum internasional seperti OECD, Indonesia menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola publik berbasis data, mendukung integrasi lintas sektor, dan berkomitmen pada reformasi digital sesuai dengan standar internasional.

“Berdasarkan roadmap aksesi, ada beberapa prinsip utama yang sangat relevan bagi Indonesia dalam upaya menuju keanggotaan OECD melalui kebijakan Digital Government dan Open Government Data. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pendekatan menyeluruh dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sektor publik, pemanfaatan TIK, teknologi digital, pengembangan Open Data, serta inovasi guna memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, adopsi teknologi seperti kecerdasan artificial (AI) berperan dalam membangun pelayanan publik yang terpercaya,” ungkap Dini Maghfirra, Direktur Eksekutif SDI yang juga menjadi bagian dari Delegasi RI.

Dalam pertemuan Public Governance Committee (PGC) OECD di sesi ke-70, Indonesia menerima masukan tentang peningkatan ketahanan sektor publik melalui tata kelola yang adaptif dan transparan. Satu Data Indonesia memainkan peran strategis dalam mempromosikan inisiatif tata kelola publik berbasis data yang diharapkan mampu memperkuat integrasi data lintas sektor di Indonesia.

Kehadiran perwakilan Satu Data Indonesia di forum ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menerapkan tata kelola data, terutama melalui pengembangan Open Data Platform yang berkualitas, yang terwujud dalam portal SDI yang menyediakan data dari instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. 

“Hal ini juga sejalan dengan kehadiran Satu Data Indonesia, yang berfokus pada penguatan tata kelola data serta inovasi dalam pemerintahan sebagai bagian penting dalam mempercepat kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan OECD,” tambah Dini.

Selain menghadiri forum utama, Indonesia juga melakukan diplomasi dengan beberapa negara anggota OECD, seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, Swedia, Belanda, dan Italia, yang menyambut baik upaya aksesi Indonesia. Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan dukungan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam PGC OECD serta melibatkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri.

Sebagai bagian dari rangkaian pertemuan, Satu Data Indonesia juga hadir secara daring dalam kegiatan 10th Meeting of the Expert Group on Open Government Data pada 4 Oktober 2024, yang diselenggarakan di kantor pusat OECD, Paris. Dalam pertemuan tersebut, SDI menyampaikan pengalaman dalam mengisi OurData Survey OECD untuk melihat profil Open Data di Indonesia. SDI juga berbagi pengalaman kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Keikutsertaan SDI dalam berbagai pertemuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan data untuk pengambilan kebijakan yang akurat dan berbasis bukti, mendukung upaya aksesi OECD dan reformasi tata kelola Indonesia. Dengan target aksesi OECD pada tahun 2027, kolaborasi Satu Data Indonesia menandai langkah penting menuju tata kelola yang adaptif, inklusif, dan terstandarisasi guna mendukung transformasi digital yang lebih maju di Indonesia.