Akuntabilítas dalam Otonomi Daerah

Otonomi daerah dibawah UU No. 22/1999 memberikan efek positif distribusi kekuasaan politik secara lebih luas dari pusat ke daerah-daerah. Distribusi kekuasaan politik tersebut memberikan kesempatan penguatan politik lokal bagi penciptaan sistim politik demokratis, penguatan kontrol masyarakat atas kekuasaan politik. Beberapa pasal mendasar dari regulasi otonomi daerah tersebut (pasal 18 s/d 46) memberikan patokan secara prosedural dan proses pelaksanaan pemerintahan yang mendorong akuntabilitas pemerintahan lokal. Melalui prosedur, proses yang telah diatur sedemikian rupa, menyediakan mekanisme saling imbang antara eksekutif, legislatif dan masyarakat lokal maka diharapkan muncul produk kebijakan yang akuntabel. Berdasarkan alur pikir sedemikian, buku ini berusaha mengetengahkan beragam temuan tentang praktik pelaksanaan otonomi daerah, dan melihat sejauh mana akuntabilitasnya dapat ditegakkan. Sebagian besar hasil penelitian dalam buku ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas pemerintahan lokal belum sepenuhnya dapat diwujudkan, meskipun regulasi telah menyediakan pranata prosedur, proses yang memadai. Beberapa prestasi positif memang telah dicapai daeràh seperti munculnya sikap kritis rakyat, pengelompokan berbagai satuan masyarakat dalam wadah tertentu yang menjadi mitra kritis pemerintahan lokal, serta pembenahan mekanisme perencanaan dan trasparansi kebijakan. Kasus-kasus yang menunjukkan tidak akuntabelnya pemerintahan lokal (eksekutif dan legislatif terhadap masyarakat) terjadi karena tidak ditaatinya prosedur, proses yàng mengakibatkan tidak akuntabelnya produk kebijakan. Berbagai permasalahan turut memperkeruh permasalahan akunabilitas ini diantaranya konfigurasi politik lokal, kemampuan ekonomi, dan tradisi/budaya setempat yang berpengaruh terhadap pola kerja rasionalitas politik sistimnya. Daerah dengan tradisi aristokrasi yang kuat seperti Yogyakarta dan Bali, menghadapi hambatan yang tidak kecil untuk keluar dari mainstream umum budaya lokal yang ternyata berpengaruh dalam proses penciptaan akuntabilitas pemerintahan lokal. Namun demikian, kesadaran bahwa otonomi daerah merupakan salah satu jembatan emas menuju kehidupan dan kesejahteraan rakyat disadari sepenuhnya oleh para aktor pemerintahan lokal. Akuntabilitas ternyata dapat memperoleh jaminan pergerakannya jika didukung oleh kesadaran dan partsisipasi elemen pemerintahan maupun masyarakat lokal. Dan hal itu dapat dicangkokkan secara lebih mudah dan cepat melalui penggalian tradisi demokrasi lokal. Buku ini terdiri dari: Bab 1: Pendahuluan Bab 2: Kendala-Kendala Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat Bab 3: Masalah Akuntabilitas Pemerintahan dan Good Governance di Sulawesi Utara Bab 4: Akuntabilitas dan Standarisasi Pelayanan Publik di Bali: Mencari Solusi dari Tradisi Demokrasl Lokal Bab 5: Status Keistimewaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Bab 6: Akuntabilitas Pemerintah Kota Balikpapan Bab 7: Masalah Akuntabilitas Pemerintahan Kota Manado di Era Otonomi Daerah Bab 8: Kajian Atas Prosedur, Implementasi, dan Produk Akuntabilitas Pemerintah Kota Denpasar Bab 9: Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bantul Bab 10: Penutup