Badan Riset dan Inovasi Nasional
07-11-2022
13-08-2024
7e6d8fa2-be56-44fb-a613-cbdebec8752f
Hasil Survei Evaluasi Implemetasi Smart City Tahun 2022 dengan jumlah responden ...
Naskah ini pada mulanya merupakan laporan penelitian mengenai paradigm baru oton...
Otonomi daerah dibawah UU No. 22/1999 memberikan efek positif distribusi kekuasa...
Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta...
Laporan Hasil Evaluasi APIP Perangkat Daerah atas Implementasi SAKIP dari tahun ...
INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Evaluasi Implementasi Otonomi Daerah
Buku ini merupakan laporan penelitian hasil kerjasama antara Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dengan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi RI. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan ini merupakan hasil kerjasama tahun ke – 2, yakni ketika Kantor Menteri Negara Ristek masih dipimpin oleh Dr. Muhammad AS Hikam. Seperti kerjasama penelitian tahun pertama yang menghasilkan buku laporan penelitian berjudul Paradigma Baru Otonomi Daerah, penelitian tahun ke-2 inipun masih dalam rangkaian upaya LIPI dan Kantor Menristek mencari format ideal otonomi daerah di Indonesia. Dalam rangka merumuskan fomat ideal otonomi daerah tersebut, maka fokus penelitian pada tahun kedua berkaitan dengan penilaian dan evaluasi terhadap paket kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berikut aturan pelaksanaannya. Selain itu, penilaian dan evaluasi juga di dasarkan pada praktik dan implementasi tahun pertama dari kebijakan otonomi daerah. Melalui kajian ini diharapkan bahwa kelemahan dan kelebihan paket kebijakan otonomi daerah bias dinilai secara jujur dan obyektif. Laporan penelitian ini mebahas tentang: Evaluasi UU No. 22 Thn. 1999: Tijauan Kritis Atas Konsep Hubungan Kekuasaan Pusat-Daerah Evaluasi Terhadap Undang-Undang No. 25/1999 Dan Peraturan Pelaksanaannya Peluang Dan Hambatan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Kasus Kalimantan Timur Peluang Dan Hambatan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Kasus Kota Surabaya